Kota Semarang Jawa Tengah tempat di Uskup Agung Merespons eskalasi konflik antara rakyat dan pemerintah di penghujung Agustus 2025, sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat sipil di Jawa Tengah mengeluarkan tujuh poin seruan moral, Senin (1/9/2025). Seruan tersebut mendesak adanya perbaikan fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis moralitas.
Tokoh lintas agama dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Persaudaraan Lintas Agama/Kepercayaan (Pelita) di Jawa Tengah mengecam sikap pemerintah yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Alhasil eskalasi konflik antara rakyat dan pemerintah memuncak di penghujung Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan RI.
Kondisi Jawa Tengah sendiri, selama tanggal 29-31 Agustus 2025, tercatat ratusan orang termasuk anak-anak, perempuan dan disabilitas dipukul dan ditangkap secara sporadis tanpa prosedur hukum yang jelas dan akses bantuan hukum memadai,” ujar Koordinator Pelita, Wawan. Tak Cukup Minta Maaf Dia menuturkan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap kondisi pemerintahan tergambar dalam rentetan peristiwa mulai dari protes terhadap kenaikan tunjangan DPR, tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan taktis Brimob, hingga bentrokan meluas di berbagai daerah. Untuk itu, Pelita menyerukan perbaikan fundamental dalam pemerintahan Indonesia yang berbasis moralitas dan tanpa kekerasan. “Letupan mencekam di akhir Agustus ini mencerminkan akumulasi kekecewaan dan amarah masyarakat. Ibarat bisul, hal itu bisa meletus sewaktu-waktu dan membahayakan keselamatan bangsa bila tidak disikapi dengan perbaikan fundamental pemerintahan,” ungkapnya.
Kendati mengapresiasi langkah Presiden bersama pimpinan DPR, MPR, dan DPD yang pada 31 Agustus berjanji memangkas privilese keuangan anggota DPR, Pelita menekankan perlunya langkah nyata dan konsisten untuk membangun kepercayaan publik. Demonstrasi Tujuh Poin Seruan Moral dari Pelita Dalam pernyataan sikapnya, Pelita menyampaikan tujuh poin seruan moral. Pelita meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat dengan proses partisipatif. “Hendaknya Aparat senantiasa menghindari tindakan represif, serta mengedepankan pendekatan persuasif saat warga sipil menyampaikan aspirasi, terutama pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” ujar Romo FX Sugiyono.
Pelita juga mengimbau mahasiswa dan masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara efektif tanpa kekerasan serta waspada terhadap provokasi. “Mengecam siapa pun yang melakukan aksi destruktif dan memprovokasi rakyat yang sedang menyampaikan aspirasi sehingga melakukan penjarahan, perusakan, atau kekerasan yang menyakiti manusia, sesama makhluk hidup, dan alam/lingkungan, atau menyebarkan ujaran kebencian atau sentimen anti suku, agama, ras, atau kelompok masyarakat lain,” ucap Pendeta Rahmat Rajagukguk.
Pelita juga mengajak pemuka agama untuk segera merespons kegelisahan masyarakat. Salah satunya menjadi suara moral demi menjaga kesejukan sosial. “Umat dan masyarakat luas hendaknya saling jaga, saling mendoakan agar negeri kita semakin maju, damai, dan sejahtera,” lanjutnya. Lebih lanjut, jaringan Persaudaraan Lintas Agama/Kepercayaan di Jawa Tengah menyatakan akan bergerak bersama masyarakat untuk mengupayakan perdamaian dan kemajuan bangsa Indonesia.
Adapun tokoh yang turut membacakan sikap tersebut yaitu KH.Sun Djok San, KH. Taslim, Putu Adi Sutrisna, Bhikku cattamano Mahathera, Rm FX Sugiyana, Nuhab Mujtaba, Pendeta Rahmat Rajagukguk.
KH. Sun Djok San sebagai Sesepuh tokoh Pamomong se-Jawa Tengah menambahkan” Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua terutama para pemegang kekuasaan. Bahwa memegang amanah yang diberikan oleh rakyat harus lebih memahami hati rakyat. Pemberantasan korupsi harus lebih diutamakan dari pada menaikan pajak yang menambah penderitaan. Mungkin sudah saatnya melahirkan Perundang-undangan yang lebih menekan angka kejahatan korupsi karena biang semua keributan kamtibmas berawal dari hedonisme dan maraknya korupsi yang memicu kecemburuan sosial” itu Dawuh nya pesan beliau KH. Sun Djok San yang juga kapasitasnya sebagai ketua FKPM DAI KAMTIBMAS POLDA JATENG.
Liput: KRH.M PRIYA
