Cilegon – Suasana Kota Cilegon dari sore hari hingga malam dipenuhi dengan semangat kritis mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu Wilayah Cilegon. Sekitar 40 mahasiswa turun ke jalan dalam aksi refleksi dengan mengusung tema besar “Reformasi Polri dan DPR: Untuk Rakyat, Bukan Penguasa”. Selasa (2/9)
Massa aksi mulai berkumpul di kawasan Landmark Kota Cilegon sekitar pukul 17.00 WIB. Mereka menggelar spanduk, menyuarakan orasi secara bergantian, lalu bergerak menuju kantor DPRD Kota Cilegon. Setibanya di depan kantor legislatif, massa disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan bersama jajaran anggota dewan. Tak lama kemudian, Walikota Cilegon H. Robinsar dan Wakil Walikota Fajar Hadi Prabowo turut hadir bergabung menemui para mahasiswa.
Dalam momen dialog, mahasiswa menyoroti isu moral dan integritas DPR terkait kenaikan tunjangan serta kritik terhadap tindakan represif aparat dalam menyikapi aspirasi rakyat. “Kami sudah berkali-kali melayangkan surat untuk audiensi, namun tidak ada respon. Bahkan untuk meminjam gedung pun kami ditolak,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon H. Masduki menyampaikan kehadiran dewan dalam aksi itu adalah wujud tanggung jawab moral. “Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi mahasiswa. Ini adalah panggilan hati dan kewajiban kami,” ungkapnya. Sementara Ketua DPRD menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian dari keresahan yang juga dirasakan masyarakat luas. Ia menambahkan, polemik terkait tunjangan DPR kini tengah dievaluasi oleh pimpinan partai politik di tingkat pusat.
Kegiatan berlangsung kondusif dengan rangkaian teatrikal, doa bersama, diskusi terbuka, hingga penandatanganan nota kesepahaman. Massa aksi kemudian membacakan rilis resmi yang menegaskan sikap mereka: reformasi Polri dan DPR harus kembali berpihak pada rakyat. “Gerakan ini adalah panggilan moral untuk menyelamatkan bangsa. Selama rakyat masih ditindas, mahasiswa akan tetap berdiri di garda terdepan,” tegas pernyataan rilis aksi tersebut.
Aksi ditutup sekitar pukul 19.00 WIB dengan pembubaran massa secara tertib. Selanjutnya, dilakukan apel konsolidasi pengamanan yang dipimpin Kapolres Cilegon AKBP Dr. Martua Raja Taripar Laut Silitonga.
Kegiatan pengamanan melibatkan 233 personel gabungan dari Polres Cilegon, Satpol PP, Dishub, serta Pamdal DPRD, dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Cilegon AKP Choirul Anam. Seluruh rangkaian aksi berjalan aman, tertib, dan lancar, mencerminkan bahwa ruang demokrasi di Kota Cilegon tetap terjaga dengan baik.
