Malang,– Di balik gemuruh air terjun Tumpak Sewu yang memecah sunyi lembah perbatasan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, sebuah pertemuan hangat terjadi. Kamis pagi (22/5/2025), dua kepala daerah duduk satu meja, bukan untuk bersilang pendapat, melainkan saling menyulam niat baik menyatukan hati demi mengelola alam yang mereka warisi bersama.
Pertemuan itu digelar di Kantor Pemerintah Kabupaten Malang. Namun yang hadir bukan sekadar para pejabat. Ada semangat kolaborasi yang mengalir sejuk seperti air Tumpak Sewu sendiri. Di ruangan itu, tidak ada batas administratif. Yang ada hanya satu tekad: mengangkat potensi wisata alam luar biasa itu sebagai kebanggaan bersama.
“Tumpak Sewu ini adalah anugerah Tuhan. Sebagian besar wilayahnya memang masuk Malang, namun view terbaik bisa dinikmati dari Lumajang. Maka kita harus berbagi, karena indahnya Tumpak Sewu akan lebih terasa kalau dinikmati bersama,” ucap Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dengan nada syukur yang tulus.
Bupati Lumajang, yang akrab disapa Bunda Indah, menekankan bahwa kolaborasi bukan sekadar teknis pengelolaan, melainkan menyangkut rasa tanggung jawab atas kekayaan alam yang telah menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai belahan dunia.
Menghapus Sekat, Menyatukan Langkah
Isu mengenai pungutan tiket ganda yang terjadi di kawasan dasar air terjun menjadi salah satu perhatian penting. Tidak sedikit wisatawan yang merasa terbebani. Bagi dua pemerintah daerah, persoalan ini bukan hanya tentang retribusi, tetapi juga menyangkut citra Indonesia di mata wisata dunia.
“Kalau ini tidak bisa kita kelola bersama, permasalahan akan terus berlanjut. Yang dirugikan bukan hanya Kabupaten Malang dan Lumajang, tapi juga Indonesia. Karena Tumpak Sewu sudah mendunia,” jelas Bunda Indah dengan nada prihatin, namun tetap optimistis.
Bupati Malang, Sanusi, menyambut ajakan itu dengan keterbukaan. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan yang menyentuh wilayah sungai harus mengikuti ketentuan hukum dan perizinan, termasuk wewenang dari PU SDA Provinsi Jawa Timur.
“Kami sudah menerima surat teguran terkait bangunan di area sungai, dan saya sudah pastikan bangunan tersebut telah dibongkar,” tegasnya, memberi sinyal kuat bahwa pihaknya serius menata ulang kawasan tersebut dengan pendekatan yang tertib dan terukur.
Menenun Masa Depan Bersama
Hadir pula dalam rapat tersebut unsur Forkopimda dari kedua kabupaten serta kepala perangkat daerah terkait. Kebersamaan ini menjadi simbol bahwa pengelolaan Tumpak Sewu tidak bisa dilakukan secara parsial.
Lebih dari sekadar rapat, pertemuan ini menjadi pernyataan sikap bahwa alam tidak boleh dibatasi oleh sekat administratif. Bahwa kearifan lokal dan kebijakan pemerintahan bisa berjalan seiring jika dibangun di atas semangat kolaborasi.
Di Tumpak Sewu, suara air bukan sekadar gemuruh. Ia adalah bahasa alam yang mengingatkan manusia tentang indahnya hidup dalam harmoni. Dan hari itu, dua kabupaten telah memberi teladan: bahwa anugerah Tuhan seharusnya dirawat bersama, bukan dipisahkan.
Reporter :
