wa Timur, 17 Mei 2025 — Dunia transportasi darat kembali tercoreng. Pemilik Perusahaan Otobus (PO) MT Trans, Selva dan Andre, kini menjadi sorotan karena diduga dengan sengaja menghindari kewajiban pembayaran sewa bus kepada PO MR Trans. Tindakan ini memicu kemarahan dan keresahan di kalangan pelaku usaha transportasi lainnya.
Selama beberapa bulan terakhir, PO MR Trans telah memberikan fasilitas sewa armada kepada MT Trans berdasarkan kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Namun ironisnya, hingga jatuh tempo, tidak ada satu rupiah pun yang dibayarkan oleh MT Trans. Upaya komunikasi telah dilakukan berkali-kali, namun tak membuahkan hasil. Pihak Selva dan Andre bahkan dinilai arogan dan seolah tak tersentuh hukum.
“Ini bukan soal keterlambatan biasa. Ini bentuk pengingkaran kesepakatan. Kami dirugikan secara materi dan moral,” ungkap salah satu perwakilan MR Trans dengan nada kecewa. “Mereka bersikap seakan hukum tidak berlaku bagi mereka.”
Praktik semacam ini bukan hanya merugikan satu pihak, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi dunia usaha jasa transportasi. Ketika pelaku usaha tak menunjukkan itikad baik, sementara hukum seolah tak bergerak, maka yang hancur adalah kepercayaan dan integritas industri itu sendiri.
Publik pun mulai bertanya-tanya: apakah Selva dan Andre memiliki “beking” kuat hingga berani mengangkangi aturan hukum dan etika bisnis? Atau memang hukum di negeri ini belum cukup tajam untuk menjangkau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab?
Hingga berita ini ditulis, Selva dan Andre belum memberikan klarifikasi. Sementara itu, PO MR Trans tengah menyiapkan langkah hukum guna menuntut haknya melalui jalur resmi. Masyarakat kini menantikan apakah aparat penegak hukum akan bersikap adil, atau kembali tutup mata terhadap arogansi pelaku usaha yang merasa kebal hukum.
Diduga Kebal Hukum, Pemilik PO MT Trans Selva dan Andre Enggan Bayar Sewa Bus: MR Trans Dirugikan
Jawa Timur, 17 Mei 2025 — Dunia transportasi darat kembali tercoreng. Pemilik Perusahaan Otobus (PO) MT Trans, Selva dan Andre, kini menjadi sorotan karena diduga dengan sengaja menghindari kewajiban pembayaran sewa bus kepada PO MR Trans. Tindakan ini memicu kemarahan dan keresahan di kalangan pelaku usaha transportasi lainnya.
Selama beberapa bulan terakhir, PO MR Trans telah memberikan fasilitas sewa armada kepada MT Trans berdasarkan kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Namun ironisnya, hingga jatuh tempo, tidak ada satu rupiah pun yang dibayarkan oleh MT Trans. Upaya komunikasi telah dilakukan berkali-kali, namun tak membuahkan hasil. Pihak Selva dan Andre bahkan dinilai arogan dan seolah tak tersentuh hukum.
“Ini bukan soal keterlambatan biasa. Ini bentuk pengingkaran kesepakatan. Kami dirugikan secara materi dan moral,” ungkap salah satu perwakilan MR Trans dengan nada kecewa. “Mereka bersikap seakan hukum tidak berlaku bagi mereka.”
Praktik semacam ini bukan hanya merugikan satu pihak, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi dunia usaha jasa transportasi. Ketika pelaku usaha tak menunjukkan itikad baik, sementara hukum seolah tak bergerak, maka yang hancur adalah kepercayaan dan integritas industri itu sendiri.
Publik pun mulai bertanya-tanya: apakah Selva dan Andre memiliki “beking” kuat hingga berani mengangkangi aturan hukum dan etika bisnis? Atau memang hukum di negeri ini belum cukup tajam untuk menjangkau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab?
Hingga berita ini ditulis, Selva dan Andre belum memberikan klarifikasi. Sementara itu, PO MR Trans tengah menyiapkan langkah hukum guna menuntut haknya melalui jalur resmi. Masyarakat kini menantikan apakah aparat penegak hukum akan bersikap adil, atau kembali tutup mata terhadap arogansi pelaku usaha yang merasa kebal hukum.
